Menindaklanjuti hal
tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah
merintis implementasi pembayaran nontunai, salah satunya dalam
pelaksanaan belanja program BOS yang mendorong
pembayaran nontunai dan
belanja melalui mekanisme belanja/ pengadaan e-purchasing.
Sebagai perwujudan atas
komitmen yang lebih besar, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengembangkan mekanisme pembayaran secara nontunai lebih
jauh, khususnya di belanja BOS. Kebijakan pembayaran nontunai BOS
ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dalam penguatan tata kelola keuangan pendidikan,
yaitu meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas belanja
pendidikan, sehingga mendorong perbaikan kualitas belanja
pendidikan.
Tujuan jangka panjang
dari kebijakan belanja BOS secara nontunai adalah:
- Mendorong transparansi belanja pendidikan, dengan penyedian dan keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja pendidikan yang bisa diakses pihak pemangku kepentingan;
- Meningkatkan pertangungjawaban belanja pendidikan, dengan pencatatan data transaksi pembayaran dalam sistem perbankan;
- Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaksana penangung jawab atas transaksi pembayaran;
- Memperbaiki kualitas belanja pendidikan, melalui penyediaan data yang valid untuk keperluan perencanaan, pengangaran,pengendalian realisasi aggaran;
- Mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan penyalahgunaan kewenagan atas belanja pendidikan;
- Mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh sekolah, sehingga beban administrasi sekolah bisa dikurangi.
Selengkapnya, silahkan anda download Juknis Bos 2017 untuk SD/SMP/SMA/SMK melalui link di bawah ini:
Sekian Juknis BOS 2017, Kemdikbud Berlakukan Pembelanjaan Bos Non Tunai
